– Rencana rezim Israel buat membangun ribuan unit pemukiman baru di kawasan pendudukan Yerusalem al-Quds timur dikecam Uni Eropa.

Hal itu diungkapkan Ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada Jumat, 28 Februari 2020 setelah pengumuman Lerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Diketahui, Netanyahu sebelumnya telah mengumumkan rencananya buat membangun sekitar 3.500 unit pemukim di kawasan E1 yg terletak antara al-Quds dan pemukiman Ma’ale Adumim.

“Pembangunan permukiman di kawasan itu mau memisahkan kedekatan geografis antara Yerusalem timur dan Tepi Barat. Konstruksi di E1 itu mau memutuskan akases antara Tepi Barat utara dan selatan,” kata Borrell, dikutip dari Liputan Islam, Minggu, 1 Maret 2020.

Proyek kontroversial itu, kata Netanyahu, telah dihentikan sejak 2012 sebab diprotes oleh sejumlah negara dunia yg mendukung solusi dua-negara buat konflik Israel-Palestina.

“Uni Eropa mengulangi seruannya kepada Israel buat menghentikan pembangunan permukiman, menangguhkan pembukaan tender, dan menahan diri dari segala tindakan yg bertujuan buat mendorong rencana pembangunan tersebut,” ujar Borrell.

“Pemukiman itu ialah ilegal menurut hukum internasional,” tegasnya.

Ekspansi permukiman Israel menjadi salah satu hambatan atas kemauan Palestina yg mengmaukan Tepi Barat sebagai bagian dari negara Palestina merdeka di masa depan dgn Yerusalem al-Quds timur sebagai ibukotanya.

Proyek Netanyahu ini diyakini sebagai upayanya buat mengamankan suara dalam pemilihan umum mendatang.

“Kami meminta kedua belah pihak buat terlibat dalam dialog dan buat menahan diri dari tindakan sepihak yg merusak kelangsungan solusi dua-negara,” ujar Borrell.