– Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dunia siber ketika ini dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi perkembangan ini dapat membuka peluang ekonomi baru di dunia digital, tetapi di sisi lain juga dimanfaatkan oleh para pelaku aksi terorisme buat melancarkan aksi mereka hingga menyebarkan paham mereka. Karena itu, perlu adanya upaya bersama supaya hal itu dapat dihindari. 

Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius MH dalam acara penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara BNPT dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta.

“Jadi hari ini kami mengadakan penandatangan MoU antara BNPT dan BSSN sekaligus perjanjian kerjasama antara Deputi II BNPT  dgn Deputi Identifikasi BSSN. Kita memerlukan kerjasama dgn BSSN sebab gerakan radikal terorisme ketika ini telah menggunakan ruang siber buat menyebarkan pemahaman mereka,” ujar Kepala BNPT sebagaimana siaran pers. Dikutip dari media NU Online, Sabtu (21/12).  

Suhardi mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan bantuan BSSN buat melakukan identifikasi dan mencari solusi bersama buat mengatasi ancaman terorisme di ruang siber.  

“Kita butuh bantuan dari BSSN pada khususnya buat mengidentifikasi dan mencari solusi bersama terkait masalah di dunia siber. Karena BSSN ialah lembaga negara yg bertanggung jawab buat keamanan ruang siber ini,” tutur mantan Kabareskrim Polri itu.  

BSSN, menurut Suhardi memiliki peran yg signifikan terkait keamanan ruang siber dan salah satu tugasnya itu berhubungan dgn BNPT yakni terkait counter terorisme di dunia siber.

“BSSN memiliki peran yg sangat signifikan, oleh sebab itu kita mau bekerja sama supaya mentransfer informasi, mentransfer pengetahuan, kompetensi dan lain sebagainya. Karena BSSN juga mengurusi masalah infrastruktur siber dan teknologinya. Dan salah satunya itu berhubungan dgnBNPT buat counter terorisme di dunia siber ,” ungkap mantan Sestama Lemhanas itu

Suhardi juga mengatakan bahwa selain dgn BSSN, BNPT juga memiliki kerjasama penganggulangan terorisme di dunia maya dgn Kemenkominfo khususnya terkait penutupan akun. Tetapi dalam hal ini BSSN ialah leading sector dalam pengamanan infrastruktur siber dari serangan teroris.

“Kami telah melakukan sharing informasi, tetapi buat penutupan akun itu ranahnya kemenkominfo, kita ada task force di situ dan leadingnya ialah kemenkominfo. Tetapi sebab infrastruktur kritikal seperti yg dikatakan tadi dapat saja jadi target serangan teroris makanya kita kerjasama dgn BSSN,” ucap Suhardi.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan apresiasinya atas MoU yg dilakukan antara BNPT dan BSSN hari ini, Menurutnya infrastruktur kritikal dapat saja menjadi target serangan teroris.

“Sebagian data tentang terorisme itu sebenarnya telah kita kerjasamakan dan hari ini kita resmikan secara legal. Karena salah satu yg menjadi fokus kami ialah ancaman serangan terhadap infrastruktur siber kita yg kritikal. Sistem infrastruktur kritikal ialah semua objek vital nasional yg berbasis elektronik dan tersambung dgn internet dan itu dapat saja jadi menjadi target serangan teroris,” ujar Lulusan terbaik Akmil tahun 1986 tersebut.

Lebin lanjut Hinsa menyampaikan bahwa selain infrastruktur kritikal, potensi ancaman lain yg perlu diwaspadai ialah penyebaran radikalisme di ruang siber dan sebab hal ini jugalah BSSN menjalin kerjasama dgn BNPT  

“Selain mengamankan infrastruktur kritikal, kami juga mewaspadai cepatnya persebaran informasi di internet yg dapat saja digunakan buat mempercepat proses indoktrinasi seseorang kepada paham radikalisme dan terorisme melalui internet. Disitulah kita nanti sharing informasi, sharing pengetahuan dan keterampilan di bidang siber juga dgn rekan-rekan di BNPT,” pungkas Kepala BSSN