– Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mengapa zonasi?
Dikutip dari laman resmi berita Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, melalui zonasi pemerintah mau melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.
Terkait dgn hal tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) justru menilai implementasi kebijakan sistem zonasi berpotensi prematur, bila tak dibarengi dgn upaya serius pada peningkatan kualitas dan redistribusi guru berkompeten. Bahkan PBNU pesimistis, bila sistem zonasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi mengakui, kebijakan zonasi ini sebenarnya memiliki tujuan mulia buat mengatasi kesenjangan mutu pendidikan. Terutama dari segi bagaimana dgn sistem zonasi ini nantinya mau menjadi rujukan buat mendistribusi guru-guru yg bagus mutunya, buat dipindah ke daerah-daerah yg mutu pendidikannya masih rendah.
Namun, perlu dicatat juga, kata Masduki, tujuan mulia ini dapat saja menjadi prematur, bila pembenahan urusan guru tersebut tak dilakukan secara serius. Sebab menurut Masduki, problem utama dari sistem zonasi ini ialah kondisi guru yg telah terlanjur berada di bawah standar mutu.
“Kondisi ini cukup mewabah secara nasional, sehingga kebijakan zonasi ini tak mau banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan nasional,” terang Masduki, dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.
Seperti diketahui, kebijakan sistem zonasi yg tertuang dalam Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan dgn tujuan buat peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Masduki menjelaskan, problem akut ini sangat sulit diatasi, sebab guru yg kompetensinya baik banyak menumpuk di satu tempat atau satu sekolah. Penumpukan inilah yg kemudian memunculkan istilah sekolah favorit.
“Terutama ini terjadi di kota-kota, kabupaten atau pun di kota-kota besar lainnya. Sementara para guru di sekolah-sekolah pedalaman banyak yg bermasalah dgn cara mengajar mereka, alias tak bermutu,†ungkap Masduki.
Kualitas guru yg pas-pasan ini jelas tak memenuhi standar mutu pendidikan nasional. Kondisi ini yg bahkan sering memunculkan sindiranschooling without learning (bersekolah tapi tak belajar) di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Banyak anak-anak berangkat dari rumahnya ke sekolah dgn niat belajar, tetapi sampai di sekolah mereka tak diajar dgn baik dan benar, sebab mutu gurunya jauh di bawah standar. Maka, timbul istilah schooling without learning tadi,†ujar Masduki
Jadi, menurut Masduki, bila kebijakan ini nantinya berjalan mulus, maka tahapan selanjutnya yg harus serius dilakukan ialah redistribusi guru berkompetensi ke berbagai daerah. Terutama yg wilayahnya masih dalam jangkauan administrasi otonomi daerah.
Menurutnya, guru menjadi salah satu sasaran utama dari kebijakan zonasi. Tak lain sebab dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), kondisi gurulah yg memegang posisi kunci penting buat maju dan tidaknya lembaga pendidikan.
“Artinya, kalau ibaratnya standar-standar nasional yg lain kurang memadai, tetapi gurunya bermutu, maka sekolahan dan sistem pembelajarannya mau berjalan dgn baik,†terang Masduki.
Rotasi guru-guru berkualitas perlu dilakukan pemerintah daerah yg memiliki kewenangan. Namun, faktanya kualitas standar mutu guru masih di bawah standar nasional.
Artikel ini telah tayg di Medcom.id dgn judul “NU Pesimistis Zonasi Ampuh Tingkatkan Mutu Pendidikan Nasional”