– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada sejumlah pihak yg tak terakomodasi dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi menyampaikan, hanya ada 34 kementerian sehingga tak mungkin membuat semua pihak senang.

“Artinya, pasti yg kecewa lebih banyak dari yg senang dan mungkin juga sebagian dari yg hadir ada yg kecewa. Jadi saya mohon maaf tak dapat mengakomodasi semuanya,” kata Jokowi, dikutip dari Tribunnews, Selasa, 29 Oktober 2019.

Permintaan maaf presiden tersebut ditanggapi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman menyampaikan kekecewaannya dan kekecewaan para Kiai dan Masyayikh NU di berbagai daerah terkait pemilihan menteri agama dari kalangan militer.

“Kekecewaan para Masyayikh dan Kiai NU sangat beralasan. Kementerian Agama dijabat oleh militer tak lazim ketika ini, sebab terkesan setengah-setengah,” kata Aizzudin.

Menurut Cucu Pendiri NU KH Hasyim Asy’ari ini, ada tanggung jawab keumatan yg diemban Kyai dan Masyayikh yg tak ringan.

“Apalagi menilik sejarah perjuangan dan peran NU hingga ketika ini sebagai ormas keagamaan yg konsisten melawan radikalisme, termasuk komitmen kebangsaan, NKRI dan Pancasila,” ujarnya.

“Menghormati hak prerogratif Presiden satu hal, tapi bila yg dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi ataupun akomodasi pasca pilpres seharusnya diretas dgn lebih bijak,” sambung Gus Aiz, sapaan akrab Aizzudin.

Selain itu, ekonomi keumatan yg digagas oleh Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin juga dapat dipastikan mau mengalami tantangan yg tak mudah. Jika perannya dikebiri oleh kepentingan kelompok tertentu dan partai-partai.

“Dapat dipastikan sikap NU ke depan mau lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak dapat sekedar amar makruf tapi juga menekankan nahi mungkar,” tegas Gus Aiz.

“Jangan su’udzon terhadap NU, tak sederhana sekedar masalah jabatan, tapi tanggung jawab pemahaman dan pengambilan keputusan terkait keagamaan yg berdampak luas secara sosial kemasyarakatan,” pungkasnya.