– Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus mengemukakan soal usulan amandemen terbatas UUD 1945. Usulan tersebut dipelopori oleh fraksi  PDI Perjuangan (PDIP).

Ketua DPR RI,
Puan Maharani mengungkapkan bahwa fraksi-fraksi harus fokus pada haluan negara,
dan tak melebar ke topik-topik lain.

Pihaknya juga menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yg tak setuju dgn amandemen
apabila hanya berisi usulan penambahan masa jabatan kepala negara hingga tiga
periode.

Sementara anggota DPR dari fraksi PDIP
lainnya, Muchamad Nabil Haroen, juga ikut memberikan komentarnya soal amandemen ini.

Menurut pria yg akrab disapa Gus
Nabil ini, amandemen terbatas UUD 1945 yg
dipelopori PDI Perjuangan pada dasarnya buat menghidupkan kembali haluan
negara.

“Kita
menghadapi era percepatan teknologi dan dinamika geopolitik internasional. Kita
juga menghadapi era revolusi 4.0, dan society 5.0, yg mengharuskan negara
dgn perangkat administratif dan birokrasinya menjadi lincah dan efisien agar
tidak terdisrupsi,” kata Gus Nabil, dikutip dari Duta Islam,
Minggu 8 Desember 2019.

Siapapun pemimpinnya, kata Gus Nabil, ia punya amanat dari garis besar buat memajukan
Indonesia.

“Kita
juga punya prioritas-prioritas menuju 100 tahun Indonesia pada 2045
nanti,” ujarnya.

Menurutnya, fraksi PDIP di DPR RI mau sangat fokus pada tema Haluan Negara.

 “Kami telah sepakat bahwa tak ada
pembahasan tentang masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Itu
pengkerdilan demokrasi kita, yg telah disemai lebih dari dua dekade dgn
kemajuan yg luar biasa,” ujarnya.