– Soal sengketa perairan laut Natuna antara RI dan China, PBNU menilai bila pemerintah RI tak bersikap tegas terhadap China, maka persoalan ini mau menjadi ancaman bukan hanya bagi Indonesia. Tapi juga terhadap keseluruhan tata dunia secara umum.

Hal itu diungkapkan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, bila Indonesia diam saja, maka ini berbahaya bagi keseluruhan tata dunia.

“Karena ini merusak prinsip penghormatan kedaulatan teritorial dari negara yg berdaulat. Kalau tak melakukan protes apapun, sama saja menyerah. Harus protes misalnya ke forum PBB,” kata Kiai Yahya, dikutip dari Republika, Senin, 6 Januari 2020.

Kiai Yahya menilai, sikap Indonesia terhadap China soal Natuna hanya tegas dari sisi pernyataan.

“Ini perlu ditingkatkan menjadi upaya diplomatik yg lebih luas dgn membawa masalah ini ke PBB, di PBB juga ada forum buat persoalan seperti ini,” ujarnya.

Sengketa batas wilayah di Natuna antara Indonesia dan China, kata Kiai Yahya, jangan hanya menjadi isu bilateral tapi juga harus menjadi isu internasional. Pemerintah RI harus melakukan diplomasi secara lebih agresif.

“Diplomasi agresif tersebut yakni dgn menyerukan dunia internasional buat melihat masalah ini sebagai ancaman terhadap tata dunia seluruhnya,” ujarnya.

“Jika kedaulatan Indonesia tak dihormati, maka tak ada negara manapun yg mau dihormati kedaulatannya,” sambungnya.

Jadi, lanjut Kiai Yahya, Indonesia pada satu titik perlu membawa ini sebagai isu internasional, bukan hanya isu bilateral, terkait dgn stabilitas terkait dgn stabilitas internasional secara keseluruhan.

“Pemerintah RI harus bersiap secara pertahanan. Persiapan ini bukan bermaksud buat mengmaukan terjadi konflik militer,” kata Kiai Yahya.

“Tapi kita harus bersiap sebab ada potensi agresi terhadap wilayah kita,” pungkasnya.