Karena Ulah Wahabi, Arab Saudi Akhirnya Mulai Tersadarkan

– Perubahan besar kini sedang terjadi di Saudi. Arsiteknya sang Putra Mahkota Pangeran Muhammad. Ia ialah putra Raja Salman. Bila kelak menjadi raja, ia merupakan yg pertama dari generasi cucu Raja Abdulaziz, sang pendiri kerajaan.

Baca juga: Bersama PBNU, Arab Saudi Akan Menuju Islam Moderat

Ketika dibaiat menjadi putra mahkota (21 Juni 2017), usianya baru 31 tahun. Masih sangat muda. Pendidikannya pun hanya di dalam negeri, sarjana hukum dari Universitas King Saud. Namun, jangan tanya jabatannya. Selain putra mahkota, ia juga wakil PM, menteri pertahanan, dan ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Media Barat menyebutnya sebagai “Mr Everything”.

Perubahan besar ia mulai ketika masih debut sebagai putra mahkota (23 Januari 2015-21 Juni 2017). Putra mahkota sebelumnya ialah Muhammad bin Nayef. Pada Juni lalu, Pangeran Muhammad menggantikannya sebagai putra mahkota. Pada April 2016, ia mengajukan Visi Saudi 2030 dan sidang kabinet menyetujuinya.

Menurut Pangeran Muhammad, Visi 2030 merupakan peta jalan menuju Saudi modern yg berkesejahteraan. Untuk mencapainya, harus ada perubahan di semua lini.

Di bidang ekonomi, misalnya, Saudi mau mendiversifikasi pendapatan negara. Selama ini, hampir 80 persen pendapatan Saudi dari minyak. Dalam bahasa pangeran muda ini, negaranya selama puluhan tahun telah kadung kecanduan minyak.

“Sepertinya, konstitusi Saudi itu Alquran, hadis, dan kemudian minyak,” ujarnya ketika merilis Visi Saudi 2030 setahun lalu.

Lalu, apa hubungan Visi 2030 dgn ulama Wahabi? Ada dua persoalan yg dianggap dapat menghambat Visi 2030. Keduanya terkait erat dgn sikap dan pandangan ulama setempat (Wahabi).

Pertama, berbagai aturan—bersumber pada fatwa para ulama Wahabi—yg membelenggu hak-hak dan kebebasan perempuan. Berbagai aturan itu telah memosisikan perempuan Saudi selama puluhan tahun sebagai swarga manut neraka katut alias warga kelas dua.

Untuk mencapai Visi 2030, kaum perempuan Saudi harus produktif. Oleh sebab itu, mereka harus menjadi mitra sejajar dgn laki-laki sehingga dapat ikut serta secara aktif memajukan negara.

Baca Juga:  Memahami Konsep Islam Moderat Dalam Pandangan Berbagai Tokoh

Untuk itu, Raja Salman pun mengeluarkan dekrit yg memperbolehkan perempuan menyetir mobil. Sebuah dekrit yg mau merontokkan aturan-aturan lain yg difatwakan haram ulama Wahabi dan dianggap banyak pihak telah membelenggu hak-hak dan kebebasan perempuan.

Persoalan kedua ialah adanya kelompok-kelompok ekstrem. Sang Putra Mahkota menegaskan, ekstremisme atau kelompok-kelompok ekstrem ialah musuh negara dan bangsa, musuh pembangunan, dan musuh modernisasi. Penegasan itu ia sampaikan ketika memberikan sambutan pada peluncuran proyek raksasa di pesisir Laut Merah, beberapa hari lalu.

Neom, nama proyek raksasa itu, merupakan sebuah kota supermodern berbasis teknologi informasi. Proyek itu mau menelan biaya 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp 6.700 triliun. Pembangunan kota modern termasuk dalam kerangka Visi 2030, yaitu Saudi mau terlepas dari ketergantungan pada minyak.

Menurut dia, buat membangun Saudi yg lebih modern dan berkesejahteraan, masyarakat juga harus berubah, termasuk para ulamanya. Ia mau Saudi menjadi megara Islam yg lebih moderat. Ia menegaskan, kelompok-kelompok ekstrem yg memaksakan kehendaknya pada masyarakat tak lagi punya tempat di masyarakat Saudi. Pangeran muda ini juga berjanji mau melawan ideologi ekstremis dan menghancurkannya.

Ia menyebut ekstremisme mulai muncul di negara-negara Islam setelah tahun 1979, termasuk di Saudi. Tepatnya setelah Revolusi Islam Iran menang dan berhasil mengambil-alih kekuasaan dari Shah Reza Pahlevi.

Namun, sejarah Saudi sejak berdiri hingga kini sebenarnya ialah sejarah kontradiksi akibat aliansi politik-agama yg membentuk Kerajaan Arab Saudi. Kontradiksi yg tak jarang mengarah pada penentangan ulama Wahabi terhadap modernisasi. Dari penentangan terhadap keberadaan radio, telepon, televisi, sepak bola dgn celana pendek, hingga perempuan bekerja, kuliah, membuka rekening di bank, perempuan menyetir mobil, dan seterusnya.

Munculnya kelompok teroris bersenjata yg menyandera Masjidil Haram pimpinan Juhaiman al-Otaybi pada November 1979 tak ada hubungannya dgn Revolusi Islam Iran. Penyanderaan Masjidil Haram yg dilakukan pengikut Wahabi itu sebagai protes keras terhadap modernisasi yg dilakukan Pemerintah Saudi.

Baca Juga:  Alhamdulillah, Akhirnya Ulama Wahabi Ini Bertaubat dan Hijrah ke Aswaja

Dalam proses pembebasan Masjidil Haram ketika itu, ratusan orang—baik dari pihak teroris maupun pasukan keamanan—menjadi korban tewas. Al-Otaybi dieksekusi mati di depan umum di Makkah pada 9 Januari 1980.

Yang perlu mendapatkan catatan, ulama Wahabi dalam banyak hal punya semacam hak veto terhadap berbagai keputusan pemerintah. Hal itulah yg acap memaksa para raja Saudi mengikuti kemauan mereka, termasuk ketika Raja Fahd bin Abdulaziz (berkuasa 1982-2005) membuka kantor kebudayaan dan pendidikan di lebih dari 70 Kedubes Saudi di berbagai negara.

Mereka juga mengangkat atase agama buat mengawasi pembangunan masjid yg didanai Saudi. Berbagai pihak menuduh apa yg dilakukan Saudi itu sebagai ekspor paham Wahabi ke dunia luar.

Saudi sendiri pada akhirnya juga terkena getah dari kelompok garis keras. Atas provokasi ulama Wahabi, banyak warga Saudi yg menjadi pengikut Alqaidah bentukan Usamah bin Ladin. Puncaknya ketika terjadi serangan teror terhadap Gedung World Trade Center di New York pada 11 September 2001, yg menewaskan lebih dari 3.000 orang.

Dari hasil investigasi diketahui 19 pelaku serangan sebagian besar ialah warga Saudi. Saudi sendiri dalam beberapa tahun terakhir juga terkena serangan teror di berbagai tempat.

Abdullah bin Abdulaziz yg menjadi raja Saudi setelah empat tahun Serangan 11/9/2001 tampaknya paham betul bahaya dari pengaruh ulama Wahabi garis keras. Ia pun mengambil keputusan berani merombak Haiatu Kibarul Ulama, sebuah lembaga tertinggi ulama di Saudi, dgn memasukkan anggota-anggota baru yg mewakili empat mazhab, bukan hanya dari ulama Wahabi.

Hal itu dianggap sebagai upaya cerdas Raja Abdullah buat mengubah peta kekuatan di kalangan ulama, apalagi ketika ia juga mencopot ketua Haiatu al-Amr bi al-Ma’ruf wa an-Nahyu ‘an al-Munkar—yg dikenal sebagai polisi syariah—dgn ulama yg lebih moderat.

Baca Juga:  Belajar Islam Ramah ala Indonesia di Era Millenial

Keputusan berani Raja Abdullah buat mengurangi pengaruh ulama garis keras ini kemudian juga diikuti Raja Salman dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad. Mereka pun menabuh genderang perang terhadap fatwa haram ulama ketika mengeluarkan dekrit yg memperbolehkan perempuan menyetir mobil.

Kewenangan polisi syariah dari Haiatu al-Amr bi al-Ma’ruf wa an-Nahyu ‘an al-Munkar yg ada sejak 1940 pun mereka pangkas. Sedangkan, di Haiatu Kibarul Ulama yg beranggotakan 21 orang, mereka masukkan ulama-ulama baru yg beraliran moderat buat menggantikan mereka yg beraliran keras. Sebuah kantor megah di Riyadh yg dijadikan pusat penyebaran Islam moderat pun mereka resmikan.

“Perang” terbaru terhadap kelompok garis keras pun ditabuh oleh Pangeran Muhammad ketika meluncurkan proyek raksasa Kota Moderm Neom beberapa hari lalu. Ia menegaskan, tak ada tempat bagi ekstremisme atau kelompok-kelompok ekstrem di Saudi. ‘’Kami mau menghabisinya,’’ katanya.

Menurut pengamat Timur Tengah Abdurrahman al-Rasyid, meski Pangeran Muhammad berbicara mengenai Saudi dan masyarakatnya, tema melawan ekstremisme dan perlunya Islam moderat mau berpengaruh luas, tak hanya di Timur Tengah dan negara-negara Islam, tetapi juga di dunia.

Ini sebab Saudi—dgn Makkah dan Madinahnya—ialah kiblat dan pusat perhatian dunia. Dengan kata lain, Saudi tak mau lagi “mengekspor” paham Wahabi seperti dituduhkan banyak pihak. Islam moderat kini menjadi “barang dagangannya”.

Artikel ini terbit di republika.co.id pada 06 November 2017.





Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.