Baca juga: Zakat Perusahaan: Ketentuan dan Cara Menghitungnya

 

Pihak yg Berutang selaku yg Wajib Zakat

Kondisi ini terjadi manakala pihak yg berutang ialah bermaksud menjadikan utang yg diambilnya sebagai modal usaha atau menambah modal yg telah ada. Suatu misal, ia punya 50% modal, sementara 50% lainnya ia dapatkan dari meminjam dalam bentuk uang cash. Modal sebensar 50% yg diambil dari utang berupa uang cash ini merupakan bagian dari yg harus diakumulasikan ke dalam bagian ‘urudl al-tijarah (modal usaha), bilamana telah bersalin rupa dari uang menjadi barang. Mengapa?

 

Ketika modal masih dalam bentuk uang cash maka status kepemilikan uang yg ada di tangan pedagang, masuk kategori lemah. Padahal, disyaratkan bahwa wajibnya zakat ialah berlaku bilamana harta muzakki telah menjadi milik sempurna baginya. Dan ini memungkinkan terjadi, setelah adanya pergantian wujud uang menjadi barang. Karena utang berupa uang harus kembali menjadi uang. Pembelanjaan uang menjadi barang, menjadikan barang itu telah menjadi hak milik sempurna pihak yg utang. Oleh sebabnya telah terhitung sebagai urudl (harta dagang).

 

إذا حلّت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقوّمه قيمة النقد‏، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه‏،‏ ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زَكّ ما بقي

 

“Saat harta zakat telah mencapai haul, maka telitilah segala harta zakawi yg kamu miliki, seperti nuqud (dinar dan dirham), harta dagang, maka jadikanlah ia dalam bentuk harga riil dgn standar nuqud, kemudian harta yg diperoleh dari utang dan dijadikan modal, maka hisablah ia sebagai modal, dan sisihkan harta (urudl) lainnya yg merupakan hasil utang urudl, kemudian tunaikan zakatnya!” (Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam, al-Amwal, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986 M, halaman 431)

 

Pihak yg Mengutangi sebagai yg Wajib Zakat

Hal ini terjadi, manakala utang dâ-in ialah berupa barang. Utang berupa barang menjadikan status kepemilikan barang bagi dâ-in ialah “milik lemah”, kecuali bila telah terjadi transaksi baru yg menyertainya. Contoh dari transaksi baru ini ialah barang itu laku kepada pembeli lain.

 

Saat barang utang itu laku, maka secara otomatis barang yg dijual oleh dâ-in menjadi “milik kuat” dan dihitung sebagai bagian dari ‘urudl tijarah (harta dagang) sejak barang utangan ada di kekuasaan dâ-in dan boleh dijual.

 

Yang perlu dicatat ialah bahwa dâ-in mendapatkan barang itu lewat transaksi “utang”, dan bukan sekadar menjadi wakil dari pemilik asal barang.

 

تجب زكاة الدين على الذي عليه الدين (أي المدين) وتسقط عن ربه المالك له (أي الدائن)

 

Artinya, “Zakat utang wajib berlaku atas pihak yg mengutangi sehingga gugur kewajibannya atas orang yg menguasai utang (orang yg berutang).” (Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam, al-Amwal, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986 M, halaman 435)

 

Keduanya Sama-Sama Wajib Zakat

Kondisi ini terjadi manakala terjadi mathlu (menunda-nunda) pembayaran oleh pihak yg berutang terhadap utang modal yg dilakukannya. Pihak yg mengutangi, tetap menghitung modal yg dipinjamkannya kepada dâ-in sebagai bagian dari harta miliknya sebelum dilunasi oleh pihak dâ-in. Sementara itu, bagi dâ-in, harta yg telah laku dan berubah menjadi uang, secara sah telah menjadi miliknya dan dihisab sebagai nuqud tersimpan baginya. Walhasil, kedua mudîn dan dâ-in sama-sama mengeluarkan zakat.