, JAKARTA – PKPI merasa heran mengapa FPI menyedot banyak perhatian soal pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di antara ribuan ormas lain. PKPI meminta pemerintah tak menghabiskan energi buat mengurusi FPI.

“Tidak perlu kita habiskan energi dan waktu terlalu banyak buat FPI. Ngapain ngurusin FPI terus? Ada ratusan ribu ormas lain yg perlu kita urus,” kata Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono dalam keterangannya. Dikutip dari media Detik, Rabu (4/12/2019).

Diaz meminta FPI menyudahi polemik dan mengubah kalimat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yg memuat soal ‘khilafah islamiyah’. Diaz menyebut tak ada celah negosiasi bila FPI menolak mengubah kalimat tersebut.

“Selesaikan polemik ini. Minta mereka buat mengubah AD/ART supaya dapat dimasukkan Pancasila dan dibuang kata-kata ‘khilafah islamiyah’. Jika tidak, say no to FPI. Tidak ada celah buat negosiasi. Titik,” tegas Diaz.

Diaz mengatakan PKPI mendukung pemerintah buat bersikap tegas terhadap FPI. Diaz juga meminta FPI menghormati apa pun keputusan pemerintah.

“FPI pun harus menghormati keputusan yg diambil pemerintah dan baik diberikan SKT ataupun tak harus tetap menghormati koridor-koridor yg disepakati bersama dalam naungan NKRI. Ya tak terdaftar (sebagai organisasi) pun kan anggotanya tetap warga negara RI. Ya (kalau warga negara) harus tetap taat hukum positif di negeri ini,” pungkasnya.