Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Yang terhormat redaksi Bahtsul Masail NU Online. Belakangan ini banyak spanduk-spanduk berisi penolakan masyarakat buat menshalatkan jenazah Muslim atau Muslimah yg mendukung orang yg dianggap sebagai penista agama.
Bahkan selain spanduk, penolakan seperti ini juga pernah kejadian di beberapa tempat di Jakarta. Padahal hukum shalat jenazah itu fardhu kifayah. Pertanyaan saya, apa hukumnya umat Islam yg meninggalkan fardhu kifayah tanpa uzur? Mohon keterangannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Ali/Jakarta).
Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yg budiman. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya buat kita semua. Kita memaklumi bahwa pilkada Jakarta ini membawa rahmat bagi sebagian orang. Tetapi kita juga turut prihatin sebab pilkada ini pula menyita banyak energi sehingga banyak perintah agama terabaikan seperti menyambung silaturahmi, menjaga akhlak dalam bicara, dan menuntut ilmu agama lebih dalam.
Menurut bacaan kami, pernyataan saudara Ali di atas telah benar, bahwa hukum shalat atas jenazah Muslim atau Muslimah ialah fardhu kifayah. Selain shalat, memandikan, mengafankan, dan memakamkan jenazah Muslim atau Muslimah juga fardhu kifayah.
Sebagaimana kita maklum bahwa fardhu kifayah ialah kewajiban yg ditujukan bagi semua orang. Namun kewajiban itu gugur sebab dikerjakan oleh sejumlah orang. Tetapi kalau semua orang juga tak melakukannya, tentu mereka berdosa sebab mengabaikan kewajiban itu.
Lalu bagaimana kalau ada umat Islam yg dgn nyata dan sengaja menolak kewajibannya itu tanpa uzur? Ada baiknya kita melihat kembali pandangan para ulama yg kami himpun berikut ini terutama perihal penolakan masyarakat buat menshalatkan jenazah saudaranya yg Muslim atau Muslimah.
Artinya, “Kemudian penulis menyebut kewajiban jenis kedua, yaitu fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini termasuk hukum syariat seperti pada kajian ushul fiqih. Penulis mengatakan, (Selain hukum yg disebut itu ada juga hukum fardhu kifayah bagi segenap manusia), maksudnya, selain fardhu ain itu sebagai hukum-hukum Allah yg luhur ada juga fardhu kifayah seperti penguasaan mendalam kajian ilmu kalam yg sekiranya dapat membangun argumentasi dan menghilangkan keraguan dalam soal ketuhanan. Penguasaan mendalam ilmu kalam dgn dua kemampuan itu menjadi fardhu kifayah bagi semua orang yg dapat melakukannya. Artinya setiap mukallaf harus membangun argumentasi dan menghilangkan keraguan dalam soal ketuhanan. Tetapi ketika kewajiban ini telah dilakukan oleh sejumlah orang, maka gugurlah dosa orang di luar mereka yg melakukannya. Namun, ketika semuanya tak melakukan itu, maka orang-orang yg tanpa uzur, mengetahui hal itu, dan mampu melakukannya berdosa. Kalaupun orang-orang yg tanpa uzur ini tak mengetahui, tetapi seharusnya mereka mengetahui (sebab pesatnya informasi misalnya), maka mereka dinilai telah lalai. Sedangkan orang yg tak mungkin (mengetahui) tak berdosa sebab tak ada kewajiban padanya,†(Lihat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli Al-Anshari, Ghayatul Bayan Syarah Zubad ibni Ruslan, Singapura-Jeddah, Al-Haramain, tanpa tahun, halaman 20).
Dari keterangan Syamsuddin Ar-Ramli, kita dapat mengerti bahwa mereka yg memiliki uzur tak berkewajiban menshalatkan jenazah. Hanya saja mereka yg mengetahui dan tanpa uzur menolak kewajibannya terhadap sesama Muslim yg telah wafat mau mendapat dosa besar.
Di samping itu perlu diingat juga bahwa sesekali fardhu kifayah ini dapat berubah status menjadi fardhu ain. Dalam kondisi tertentu kewajiban memandikan, mengafankan, menshalatkan, serta memakamkan jenazah yg mulanya hanya fardhu kifayah dapat berubah menjadi fardhu ain khususnya bagi mereka memiliki keterampilan dan kemampuan memandikan, mengafankan, menshalatkan, memakamkan. Hal ini disinggung oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam Syarah Jam‘il Jawami‘ berikut ini.
Artinya, “Fardhu kifayah (menjadi fardhu ain dgn sebab masuk) di dalamnya sehingga dgn begitu fardhu kifayah menjadi fardhu ain dalam kewajiban menyempurnakannya (menurut qaul paling shahih) sebab memandang kesamaan fardhu keduanya,†(Lihat Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Syarah ala Matni Jam‘il Jawami‘, Surabaya, Darun Nasyar Al-Mishriyyah, juz I, halaman 185-186).
Tentu saja fardhu kifayah bukan hanya shalat atas jenazah, tetapi juga penghafalan Al-Quran, penguasaan nahwu dan sharaf, dakwah, kerajinan-kerajinan, keterampilan seperti menjahit dan lain seterusnya, aneka profesi seperti pertanian, perikanan, kelautan, industri, dan lain seterusnya.
Perihal perubahan status fardhu kifayah menjadi fardhu ain itu disebut oleh Syekh Wahbah Zuhayli yg kami kutip berikut ini.
Artinya, “Demikian juga bila di sebuah kota hanya terdapat seorang dokter, maka upaya mengobati orang sakit menjadi fardhu ain baginya. Demikian pula bila ada seorang yg pandai berenang melihat seorang tenggelam lalu meminta tolong atau misalnya hanya ada seorang yg menyaksikan peristiwa di TKP lalu ia diminta pengadilan sebagai saksi, maka kewajiban itu yg awalnya ialah fardhu kifayah menjadi fardhu ain bagi keduanya,†(Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Ushulul Fiqhil Islami, Beirut, Darul Fikril Mu’ashir, 1434 H/2013 M, juz I, halaman 71).
Dari keterangan di atas jelas bahwa penolakan kewajiban fardhu kifayah tanpa uzur merupakan sebuah tindakan berlebihan yg tak dikehendaki agama. Alasan penolakan atas shalat jenazah seorang Muslim dgn alasan politis jelas tak dapat diterima. Karena selagi seseorang mengucapkan syahadat dan tak melakukan kekufuran secara nyata, maka ia tetap sebagai seorang Muslim yg memiliki hak-hak tertentu sebagaimana Muslim pada umumnya. Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengulas masalah ini dari sudut pandang paham Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab kalam berikut ini.
وأما بالنظر إلى Ø£Øكام الدنيا ÙيكÙÙŠ Ùيها الإقرار Ùقط. Ùمن أقر جرت عليه الأØكام الإسلامية ولم ÙŠØكم عليه بالكÙر إلا إن اقترن بشئ يقتضى الكÙر كالسجود لصنم
Artinya, “Berkaitan dgn hukum duniawi, maka cukup ikrar (dua kalimat syahadat) saja. Siapa saja yg mengikrarkannya, maka berlaku pula hukum Islam padanya dan ia tak boleh divonis sebagai kafir kecuali bila ia sambil melakukan sesuatu yg membuatnya jatuh menjadi kafir seperti penyembahan terhadap berhala,†(Lihat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyah Tuhfatil Murid ala Jauharatit Tauhid, Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyah, tanpa tahun, halaman 22).
Hukum duniawi berlaku baginya. Hukum duniawi yg dimaksud Syekh Al-Baijuri antara lain hak perkawinan sebagai seorang Muslim, halal daging hewan sembelihannya, hak waris, serta dimakamkan di pekuburan umat Islam, (Al-Baijuri [Tuhfatil Murid]: 22).
Sebagai penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, kita perlu kembali merujuk rambu-rambu dalam hal akidah maupun fikih dari para ulama sebagai pedoman hidup kita dalam beragama. Saran kami, sebaiknya kita menunaikan fardhu kifayah selagi tiada uzur.
Kami juga menyarankan supaya kita memberikan hak-hak sesama Muslim seperti paham Ahlussunnah wal Jamaah yg diterangkan Syekh Al-Baijuri tanpa memandang perbedaan suku, warna kulit, kelompok, kelas sosial, selagi ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah yg selama ini renggang sebab kepentingan politik jangka pendek sebab masih banyak tugas kita yg lain buat kepentingan jangka panjang dan lebih maslahat.
Demikian jawaban yg dapat kami kemukakan. Semoga dapat dipahami dgn baik. Kami selalu terbuka dalam menerima saran dan kritik dari para pembaca.
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq
Wassalamu ’alaikum wr. wb.
(Alhafiz Kurniawan)