, JAKARTA – Presiden Jokowi meneken PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan pada 12 November 2019.

Pada PP itu disebut Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme misalnya melalui kesiapsiagaan nasional, dan kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Presiden PKS Sohibul Iman menilai penerbitan PP itu menandakan Indonesia mengalami kemunduran.

“Saya kira ini terlalu naif ya, ini seperti kita kembali ke zaman dulu,”kata Sohibul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Dikutip liputan6.

Menurut Sohibul, peraturan itu memicu kriminalisasi. Cara seperti itu menurutnya seperti mundur ke masa pra Reformasi alias Orba.

“Apalagi dgn adanya pusat pengaduan, itu kan kemudian orang yg berselisih secara pribadi, dapat saja kemudian mengkriminalisasi. Saya kira kita telah mau dan bergerak maju ya sejak reformasi ini, tolong jangan set back ke belakang. Itu kan cara seperti dulu,” katanya.

Ia mengaku sepakat radikalisme dan terorisme harus dilawan, namun tak dgn cara jadul sebab zaman telah berubah.

“Harus dibicarakan sama-sama, cara seperti itu tak baik. Karena penyebab radikalisme ini kan macam-macam, yg sering disebut meningkatkan itu kan justru ketidakadilan,” ujarnya.