– Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk institusi negara yg rawan diinfiltrasi oleh pandangan intoleran dan ideologi radikal. Hal itu diungkapkan Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute Imdadun Rahmat.

Imdadun Rahmat mengatakan, menurut beberapa lembaga penelitian terdapat prosentase cukup tinggi pegawai negeri sipil di lingkungan BUMN terjangkit intoleransi dan radikalisme.

“Jika tak ada tindakan yg memadai dari pemerintah, penyebaran
pandangan, sikap dan keyakinan yg bertentangan dgn prinsip-prinsip negara
Pancasila ini mau terus meluas,” ujarnya, dikutip dari situs resmi NU,
Kamis, 21 November 2019.

Oleh sebab itu, kata Imdadun, perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh buat mengenali dan
mencermati unit-unit dalam BUMN yg menjadi pintu masuk dan memfasilitasi
penyebaran intoleransi dan radikalisme.

“Memang ideologi dapat menyebar melalui barbagai cara, tetapi institusi
sumber pengetahuan memiliki peran utama. Maka unit kerohanian dan keagamaan di
lingkungan BUMN perlu dicermati warna dan orientasinya,”
ujarnya.

“Apakah aktivitas yg dilakukan mengandung kampanye intoleransi dan
radikalisme baik secara langsung atau tak langsung. Apakah narasumber atau
bahan bacaan yg dikaji mengarah ke ekstremisme,” sambungnya.

Imdadun menegaskan, penguasaan pengetahuan dan kecermatan dalam pengamatan
sangat diperlukan sebab intoleransi, ekstremisme dan radikalisme seringkali
disebarkan secara sangat tersamar.

“Sehingga tanpa sadar
orang telah tertular. Kerap kali juga dibungkus dgn dalil agama yg
dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga seolah-olah itulah ajaran agama itu
sendiri,” terangnya.

Bahkan, lanjut Imdadun, masyarakat sering disesatkan dgn narasi bahwa
pemikiran mereka ialah satu-satunya yg benar.

“Sehingga kalau ada pihak lain atau pemerintah mempersoalkannya buru-buru
dituduh melawan agama, dikecam sebagai antek agama lain atau antek asing. Maka
masyarakat perlu diperkenalkan dgn pandangan yg jernih dan apa adanya,”
ungkapnya.

 Oleh sebab itu, kata dia, memastikan warna
dan orientasi keagamaan yg moderat dan kompatibel dgn prinsip-prinsip
kebangsaan sangatlah penting.

“BUMN telah saatnya mereorientasi kegiatan-kegiatan keagamaan supaya tidak
bertabrakan dgn visi kebangsaan,” ujarnya.

Menurut Imdad,
dalam hal ini BUMN tak dapat sendiri. Pihak-pihak yg berkompeten harus
diajak turun tangan, misalnya pesantren, perguruan tinggi agama, lembaga riset,
ormas pendiri bangsa seperti NU dan Muhammadiyah dapat dilibatkan baik dalam
memilih bahan ajar, metode kajian, hingga suplai pengajar, pendidik, pendai dan
ahli agama. 

“Dalam kajian
SAS Institute, BUMN bukan hanya menjadi objek persebaran intoleransi dan
radikalisme yg aktornya dari luar, tetapi juga menjadi sumber pendanaan bagi
berbagai kelompok dan organisasi yg cenderung pro intoleransi dan
radikalisme,” jelasnya.

“BUMN telah bergeser dari korban infiltrasi radikalisme menjadi aktor
pendukung pendanaan gerakan dan kampanye radikalisme. Bukan hanya dari donasi
perorangan tetapi dana CSR BUMN mengalir deras ke kompok yg kontra ideologi
negara,” pungkasnya.