– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) buat periode 2020-2022.
Indonesia mendapatkan posisi itu setelah memenangkan pemungutan suara dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat.
Dalam pemungutan itu, Indonesia mendapatkan dukungan terbesar dgn 174 suara dari total 192 suara.
Maka dgn demikian, Indonesia mau mendapatkan posisi sebagai salah satu Dewan HAM PBB perwakilan negara Asia Pasifik periode 2020-2022.
Tak hanya Indonesia, beberapa negara lainnya yg juga mau mewakili Asia Pasifik di Dewan HAM PBB, yaitu Jepang, Korea Selatan, Marshall Islands, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Qatar.
“Ada total 193 surat suara, 192 suara sah. Indonesia mendapatkan 174 suara,” kata Presiden Sidang Umum ke-74 PBB, Tijjani Muhammad-Bande dari Nigeria ketika mengumumkan hasil pemungutan suara, dikutip dari CNN, Sabtu, 18 Oktober 2019.
Sebelumnya, Indonesia telah empat kali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, yakni pada periode 2006-2007, 2008-2010, 2012-2014, dan 2015-2017. Dengan demikian, ini menjadi yg kelima kalinya bagi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Indonesia mau memulai masa tugasnya pada 1 Januari 2020 mendatang.
Untuk diketahui, Dewan HAM PBB merupakan organisasi antarpemerintah di PBB yg bermarkas di Jenewa, Swiss.
Dilansir dari Antara, sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan Indonesia mau memprioritaskan tiga hal.
“Pertama, Indonesia mau konsisten mendorong kemajuan dan perlindungan HAM baik di kawasan regional maupun global,” ujarnya.
Kedua, Indonesia mau terus meningkatkan kapasitas negara dalam penghormatan, kemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional,” sambungnya.
Ketiga, lanjut Menlu, Indonesia mau memperkuat kemitraan yg sinergis dgn beberapa pemangku kepentingan, tak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional di bidang HAM buat periode 2020-2022.
“Indonesia juga punya kesempatan lebih besar buat mendorong Dewan HAM PBB supaya lebih efektif dan efisien, objektif, transparan, adil dan non-politis, serta imparsial dan membuka dialog dgn seluruh pihak dan berorientasi pada hasil,†kata Menlu.