– Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atua NKRI bersyariah menuai penolakan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin .

Din Syamsuddin dgn tegas menolak istilah tersebut
lantaran dinilainya tak sesuai dgn ideologi Bangsa Indonesia, yakni
Pancasila. Ia mengatakan Pancasila sangat menghormati dan mementingkan agama.

“Jangan beri ruang, kita ini NKRI ber-Pancasila,”
kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini
di Solo, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Agustus 2019.

“Sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, ditambah UUD
1945 pasal 29 yaitu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut
agama masing-masing,” sambungnya.

NKRI, kata Din, telah menghormati agama yg ada di
Indonesia sesuai dgn syariat. Meski demikian, dikatakannya, bukan berarti Indonesia
menjadi negara syariat.

“Apalagi di agama tertentu jangan ada salah pemahaman.
Termasuk kalau ada warga negara yg mau menjalankan ibadah, seperti contoh
perempuan berjilbab mengamalkan Pancasila. Justru yg mengecam itu yg
antipancasila. Ini harus didudukkan. Tetap menjunjung NKRI yg berpegang pada
pancasila,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Haikal
Hassan menjelaskan rumusan NKRI syariah yg tertuang dalam Ijtima Ulama IV
hanya istilah.

“Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yg sah,”
kata Haikal Hasan kala itu.

Kendari demikian, ia mengatakan bukan berarti dgn adanya
NKRI bersyariah mau menghilangkan Pancasila dan UUD 1945.

“NKRI ketika ini telah bersyariah, ditunjukkan dari adanya lembaga syariah dan peraturan syariah,” ujarnya.

Sementara itu, pada kunjungannya ke Kampus UNS beberapa
waktu lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak
ada istilah NKRI bersyariah.

“NKRI harga mati. Syariah itu telah ada di sila pertama
Pancasila. Sudah hebat Pancasila, jangan ditambahi lagi,” katanya.