Gerakan HTI Masih Eksis, Ketum PBNU: Pemerintah Saat Ini Lemah Terhadap Ormas Radikal

– Rapat pleno 2019 menjelang Muktamar 2020 digelar Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Ponpes Al Muhajirin Kabupaten Purwakarta.

Dalam rapat pleno tersebut terdapat sejumlah agenda besar
yg dibahas, salah satunya soal tak tegasnya pemerintah terhadap ormas
dgn paham radikal.

Dalam rapat pleno itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan,
rapat pleno ini sebagai evaluasi.

“ Ada sejumlah kebijakan strategis, keorganisasi, dan
program yg dibahas selama tiga hari ke depan. Hasil dari pembahasan ini, akan
menjadi rekomendasi baik buat internal NU maupun eksternal,” ujar Kiai Said,
dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, 20 September 2019.

“Rapat pleno ini, Insya Allah yg terakhir dalam
periode kepemimpinan saya,” sambungnya.

Baca Juga:  GP Ansor Banten : Teror Itu Bukan Islam, Tapi Tupoksi Setan

Lanjut Kiai Said mengungkapkan, Muktamar 2020 PBNU
rencananya digelar pada September atau Oktober tahun depan.

“Bangsa ini menghadapi situasi dan suasana yg tak menentu.
Karena itu, PBNU perlu memberikan sikap kepada pemerintah,” ujarnya.

“Salah satunya, dgn dicabutnya badan hukum atau legalitas
dari HTI, yg ternyata sampai ketika ini belum cukup menghentikan gerakan dari
oknum HTI di mana-mana. Sehingga, masih adanya oknum-oknum HTI yg menyebarkan
faham radikal ini, mencerminkan bila pemerintahan ketika ini lemah,” lanjut Kiai
Said.

Menurutnya, terkesan ada pembiaran dari pemerintah.
Sehingga, timbul pertanyaan apakah pemerintah ini tak serius, kurang serius
atau membiarkan HTI tetap tumbuh di Indonesia.

“Mengingat, hingga ketika ini kelompok-kelompok radikal masih
dgn bebasnya menyebarkan faham terlarang itu,” ujar Kiai Said.

Baca Juga:  Soal Kasus Asusila Putra Kiai di Jombang, Ansor: Usut Tuntas!

“Paham mereka itu, jelas bertentangan dgn Pancasila,
UUD 1945 serta bhineka tunggal ika,” terangnya.

Dalam rapat pleno tersebut turut hadir Dewan Penasehat PBNU,
KH Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan itu Kiai Ma’ruf menyampaikan pesannya buat
NU, yaitu harus tetap menjaga gerakan, supaya dapat melindungi bangsa dan agama
dari faham radikal dan intoleransi.

“Selain itu, kader NU harus siap menyongsong revolusi
industri 4.0. Supaya, pemberdayaan umat dapat tetap terjaga, bahkan dapat
meningkat lagi,” ujar Kiai Ma’ruf.

“Pesan lainnya, jangan memunculkan kesenjangan atau
disparitas yg dapat memecah belah umat,” ucapnya.





Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.