– Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro. Pihaknya pun meminta Polri segera bertindak tegas terkait ceramah Tengku Zulkarnain yg dinilai menyindir budaya Jawa.
Ceramah Tengku Zul tersebut, kata Norman, telah mendapat reaksi keras dari Suku Jawa.
Ia meminta polisi segera melakukan tindakan tegas terhadap Wasekjen MUI itu tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
“Ceramah kali ini mendapat reaksi keras dari suku Jawa sebaiknya polisi reaktif dan tanggap terhadap orang ini yg mengaku ustadz. Polisi harus bertindak tanpa harus menunggu pengaduan dari masyarakat,” kata Norman, Minggu, 26 Juli 2020 seperti dikutip dari Tagar.id.
Ia pun mengaku ragu dgn embel-embel ustaz yg disematkan kepada Tengku Zul.
“Itu SARA, kebencian terhadap salah satu suku. Saya meragukan apakah Zulkarnain ini ustaz asli apa palsu. Dalam suatu videonya juga mengatakan bahwa Nabi Adam diturunkan ke Aceh. Itupun saya tanda tanya, jangan-jangan berselubung ustadz tapi mau merusak umat Islam,” ujarnya.
Norman menilai, ceramah Tengku Zul itu mau dibalut dgn cara humoris. Namun, isi dakwahnya malah menyinggung adat Jawa.
“Maksud Ustadz Zulkarnain berceramah gaya humor, tapi tak tepat sebab memancing reaksi suku lain. Jika ada pembiaran kita mau tersekat oleh kesukuan yg sempit. Toleransi antar suku harus terpelihara sebab Indonesia sebuah negara yg beraneka ragam dari suku, agama dan bahasa daerah. Kalau ini menygkut SARA, polisi berkewajiban memanggil Zulkarnain,” kata Norman.
Selain meminta Polri bertindak tegas, Norman berharap Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan maksud dari ceramah Tengku Zul.
“Persoalan Zulkarnain jangan dianggap enteng. Pemerintah berkewajiban memelihara kerukunan. Jika ini ranah Kementerian Agama dan MUI, maka mereka berkewajiban memanggil ustadz ini. Pernusa berharap supaya pemerintah pro aktif menanggapi kasus SARA. Jangan sampai dia terancam tak dapat menginjakkan kaki di Pulau Jawa,” ujarnya.
Norman juga mengungkapkan dugaannya bahwa Tengku Zul merupakan orang-orang dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan khilafah.
“Zulkarnain dikenal kelompok HTI dan khilafah. Mereka selalu berupaya membuat keresahan masyarakat. Kelompok ini terkoordinir dan ada penyandang dana dibelakang mereka,” ungkap Norman, dikutip dari Tagar.id, Minggu, 26 Juli 2020.
“Jika polisi tak menciduk Zulkarnain maka tak menutup kemungkinan dia tak boleh datang atau menginjak Pulau Jawa. Dulu Zulkarnain pernah membuat ulah di Kalimantan, terus diusir rakyat Kalimantan dan tak boleh menginjak tanah Kalimantan,” pungkasnya.