– Pernyataan maupun komentar dari sejumlah tokoh dan politikus yg mengomentari dan mengaitkan tugu logo PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) di Tol Madiun dgn ancaman bahaya bangkitnya komunisme dikecam Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Madiun.
Sejumlah tokoh dan politikus tersebut, kata GP Ansor Madiun, tak paham sejarah, situasi kebatinan, dan sosiologi masyarakat Madiun dgn melakukan penafsiran sepihak yg tak memiliki dasar.
“Kami dari GP Ansor Kabupaten Madiun, menolak keras penafsiran yg berlebihan dan tendensius, dan bahkan politisasi, terhadap tugu logo JNK di Tol Madiun,” kata Ketua GP Ansor Kabupaten Madiun, Khotamil Anam, dikutip dari Surya.co.id, Kamis, 13 Februari 2020.
Maka dari itu, pihaknya meminta para politikus yg menyebarkan narasi bahwa tugu JNK di tol Madiun itu mirip lambang partai terlarang, Partai Komunis Indonesia (PKI), buat datang langsung ke Madiun.
Khotamil meminta para politikus tersebut buat belajar tentang masyarakat Madiun supaya tak sembarangan dalam membuat statemen di media sosial.
“Sejumlah tokoh dan politikus di luar Madiun telah melakukan penafsiran yg berlebihan dan tendensius dan terkesan politis terhadap tugu logo JNK di tol Madiun,” ujarnya.
“Karakter asli dan sehari-hari masyarakat Madiun itu relijius, Pancasilais. Di mana seluruh komponen masyarakat saling bekerja sama dan bergotong royong demi mencapai taraf kehidupan yg sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat,” sambungnya.
Ia pun meminta masyarakat dan para politikus buat menyudahi politisasi isu komunisme demi kepentingan politis-pragmatis tertentu dgn dalih apa pun.
“GP Ansor, Banser, NU, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Madiun sejak dulu hingga kapan pun mau berada di garis depan membela dan mempertahankan eksistensi Pancasila, Kebhinekaan, NKRI, UUD 45, dan pandangan keagamaan Ahlussunah waljamaah yg moderat serta kompatibel dgn kultur masyarakat Nusantara,” tegas Khotamil.
“GP Ansor juga mendukung progran percepatan pembangujam infrastruktur oleh pemerintah dgn tetap mengutamakan kemaslahatan masyarakat luas serta mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan masyarakat,” tambahnya.