, SERANG – Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Banten mau melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumat (20/9/2019).
Aksi demonstrasi ini dilakukan buat merespon ditetapkannya Mentri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap hibah oleh KPK.
Ketua PKC PMII Banten Ahmad Solahudin mengatakan aksi ini dilakukan buat menuntut KPK supaya menjalankan kinerjanya sesuai dgn ketentuan Undang-undang.
Ia menilai KPK ketika ini diduga telah dipengaruhi oleh kelompok taliban. Sehingga penetapan tersangkan kepada Imam Nahrawi dinilai sebagai muatan politis yg mau membunuh karakter Menpora dimata publik.
“Ini menyikapi terkait bagaimana KPK ini benar-benar independen, bersih dan bebas dari kelompok taliban. Keputusan yg disematkan kepada Imam Nahrawi itu kami anggap penetapan politis, lantaran ini ada kelompok taliban yg mau membunuh karakter Menpora,” katanya kepada awak media.
Menurutnya, dugaan terlibatnya kelompok taliban di tubuh KPK diungkapkan oleh peneliti IPW. Sehingga hal ini menyebabkan KPK tak kondusif dalam mengerjakan kinerjanya sebab didalam ada kepentingan politis.
Maka pihaknya mau melakukan penekanan terhadap KPK supaya betul-betul menjadi lembaga independen dan tak menjadi tangan panjang kepentingan kelompok tertentu.
“Ada ungkapan peneliti yg diduga adanya kelompok taliban melalui jaringan KPK seperti Novel Baswedan yg diungkapkan oleh lembaga peneliti IPW,” ujarnya.
Ia meyakini, bahwa kelompok taliban menganggap Pemerintah mau menghalangi tujuan besar mereka yg mau merongrong Pancasila dan NKRI dgn menjual nama agama dan Khilafah.
“Mereka (taliban) belakangan diduga menargetkan pejabat-pejabat negara yg dapat merusak citra baik pemerintah,” terangnya.
Sehingga pihaknya meminta KPK buat tak menjadi alat politik di akhir jabatannya. Sebab ada sebagaian unsur pimpinan yg jelas menyatakan mengundurkan diri, namun hingga ketika ini masih aktif di struktur KPK.
“Kami menuntut usir kelompok Taliban di KPK dan periksa unsur pimpinan dan penyidik KPK, sebab telah ada yg mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK,” tegasnya.