– Nasib 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yg terlantar di Suriah dibicarakan pemerintah dalam pertemuan rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 11 Februari 2020.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

Para menteri dalam rapat itu mempertimbangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yg menolak memulangkan para WNI eks ISIS ini.

*Pasti lah menjadi dasar buat dibahas. Pasti,” kata Mahfud, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa, 11 Februari 2020.

Lanjut Mahfud, banyak hal yg dibahas selama pertemuan berlangsung diantaranya soal dasar hukum tentang apa yg harus dilakukan pemerintah, pendapat yg beredar di masyarakat dan pendapat dari tokoh-tokoh nasional.

“Ada yg mengatakan seperti Pak Din Syamsudin, Komnas HAM mengatakan itu tugas negara buat memulangkan mereka. Tapi, ada yg mengatakan, ‘enggak dapat dong masa melindungi segelintir orang tapi mengancam 267 juta orang’. Kayak gitu-gitu diskusinya tadi,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, dalam pertemuan itu menghasilkan sejumlah opsi dan alternatif. Opsi-opsi itu nantinya mau dilaporkan ke Presiden Jokowi.

“Kita telah membuat alternatif-alternatif yg nanti siang mau dilaporkan ke Presiden,” kata dia.

Diketahui, ratusan WNI eks ISIS meminta kepada pemerintah RI buat dipulangkan ke Tanah Air.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mayoritas dari para WNI itu ialah perempuan dan anak-anak.

Hingga ketika ini, pemerintah belum memastikan sikap yg mau diambil terkait polemik tersebut. Namun, Jokowi telah menyatakan sikap buat tak memulangkan para WNI eks ISIS itu.

“Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, kalau bertanya kepada saya, saya mau bilang tak (dapat). Tapi masih dirataskan,” ujar Jokowi pada Rabu, 5 Februari 2020, lalu.