– Hukum yg berlaku di Indonesia harus ditegakkan, khususnya di tengah bebasnya arus penyebaran informasi yg nyaris tanpa batas.

Hal itu ditegaskan Wakil Presiden RI
KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya ketika membuka
The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) di
Bali, Senin, 4 November 2019.

“Saat ini
dunia nyaris tanpa sekat-sekat, informasi amat mudah didapat, perubahan dunia
demikian cepat. Hukum dituntut buat lebih siap dan sigap. Hukum harus
ditegakkan dgn tegap,” kata
Wapres Kiai Ma’ruf, dikutip dari Antara, Senin, 4 November 2019.

Kiai Ma’ruf menilai peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penting buat menghadapi kebebasan diseminasi informasi,
terutama di era digital lewat perkembangan teknologi.

“MK, sebagai lembaga negara, harus dapat memberikan gagasan besar dgn
mempertimbangkan aspek konstitusional ketika Pemerintah sedang merancang suatu
kebijakan,” ujarnya.

“Ide dan
gagasan besar, di tengah perkembangan yg cepat, sangat dibutuhkan. Bukan
buat apa-apa, semuanya dilakukan hanya buat menegaskan kembali tugas paling
utama institusi negara, yakni melayani, melindungi dan menyejahterakan
rakyat,” sambungnya.

Ia pun berharap, dalam acara tahunan yg mempertemukan perwakilan MK
dari sejumlah negara ini dapat memperkuat dan memberikan perhatian lebih pada hak sosial dan
ekonomi warga dari masing-masing negara.

“Merupakan
tanggung jawab negara buat memajukan hak-hak ekonomi, sosial an budaya. Tidak
hanya dalam bentuk obligation of result, tetapi sekaligus dalam bentuk
obligation of conduct,” ujarnya.

The 3rd ICCIS
diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, dgn dihadiri sembilan hakim MK dan
perwakilan delegasi dari Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Korea Selatan,
Kirgistan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Rusia, Thailand, Turki, dan
Uzbekistan.