– Belum lama ini beredar kabar yg  menyebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi menunda pelaksanaan haji 2020.

Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) melalui juru bicara Kemenag, Oman Fathurahman memberikan klarifikasinya.

Menurut Oman, kabar itu tak tepat, sebab, Saudi hanya meminta penundaan penyelesaian kontrak layanan terkait haji 2020.

Kesalahan bermula ketika media salah memahami maksud yg disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Saleh bin Taher Banten pada 31 Maret 2020. Taher mengatakan, ‘Lidzalik, nahnu thalabna min al-Ikhwan Al-Muslimiin li jami’i ad-duwal wal ‘alam at-tarayyuts fi ‘amali ayyi ‘uquud hatta tattadhahar-ru’yah.’

“Maksud pernyataan Menteri Haji Saudi tersebut ialah ‘Untuk itu, kami minta kepada umat muslim di berbagai negara buat menunda kontrak apa pun sampai kondisinya jelas’,” ujar Oman, dikutip dari Liputan Islam, Kamis, 2 April 2020.

Menurutnya, lernyataan Taher itu juga sejalan dgn isi surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yg ditujukan kepada Menteri Agama RI, Fachrul Razi pada 6 Maret 2020 lalu.

“Seperti surat resmi yg disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji (Saudi) dalam wawancara itu meminta supaya seluruh negara pengirim jemaah buat menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji,” ujar Oman.

“Jadi, konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu ialah [meminta buat] menunggu atau tak buru-buru melakukan kontrak pelayanan haji. Ini dapat jadi sebab pemerintah Saudi masih fokus buat memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak,” tambahnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa Kemenag tetap menjalankan proses persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2020.

“Selama pemerintah Arab Saudi belum memberikan pernyataan resmi mengenai pembatalan Haji 2020, Kemenag tetap melanjutkan proses persiapan seperti biasa,” pungkasnya.