– Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengimbau Menteri Agama Fachrul Razi tak perlu menghapus konten ajaran tentang khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah.
Ace mengatakan bahwa khilafah termasuk khazanah pemikiran politik yg pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Karenanya, pemerintah tak boleh menghapus fakta tentang penerapan khilafah dalam sejarah Islam.
“Secara fiqh siyasi, khilafah itu merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yg pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Kita tak boleh menghapus fakta sejarah itu,” kata Ace. Dikutip dari media CNN, Senin (9/12).
Ace memandang bahwa semua peserta didik perlu tahu tentang kekhalifahan dalam sejarah Islam. Misalnya, kekhalifahan Abbasiyah hingga Turki Utsmani.
Menurutnya, fakta sejarah ini tetap harus disampaikan kepada peserta didik sebab tak dipungkiri telah menjadi bagian dari sejarah Islam.
Meski demikian, Ace menekankan bahwa konsep khilafah tak tepat dan tak mungkin diterapkan di Indonesia buat ketika ini. Sebab, dalam pendirian bangsa, para pendahulu menyepakati Indonesia menganut sistem pemerintahan Republik dgn dasar negara Pancasila.
“Nah, argumen ini yg seharusnya ditanamkan kepada para anak didik supaya mereka memahami tentang penting memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagai pilihan bernegara kita,” kata dia.
Menurut Ace, Menteri Agama Fachrul Razi tak perlu sampai menghapus materi sejarah tentang khilafah. Materi tersebut tetap perlu dimuat dgn dilengkapi pengertian bahwa Indonesia tak dapat menerapkan sistem khilafah.
“Kami di Pesantren dulu belajar tentang konsep fiqh siyasi (fiqih politik) yg mengacu pada Kitab Ahkam Al-Sultoniyah karangan Imam Mawardi yg memuat tentang konsep politik khilafah. Bukan berarti kami mengikuti ajaran itu sebab itu tak mungkin diterapkan dalam sistem politik ketika ini,” imbuhnya.
Ace juga mengkritik Menteri Agama yg mau merevisi topik jihad dalam pelajaran agama Islam. Menurutnya, ayat perang atau jihad merupakan salah satu doktrin Islam.
Ia berpandangan makna jihad tersebut seharusnya tak ditafsirkan secara ekstrem. Menurutnya, konsep jihad harus menekankan pada aspek spiritualitas agama yg menyejukkan ketimbang ditafsirkan seperti pemahaman kelompok radikal.
“Jadi yg seharusnya dikedepankan ialah kemampuan para pendidik buat menjelaskan tentang konsep kenapa kita menerapkan sistem kenegaraan kita ketika ini dimana Pancasila dan NKRI sebagai pilihan yg tepat dan keharusan kita mengedepankan moderasi beragama,” kata Ace.
Kementerian Agama berencana merevisi konten-konten ajaran berisi khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah. Hal itu tertera dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yg ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar.
Kemenag merevisi kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD) buat pengarusutamaan moderasi beragama serta pencegahan paham radikalisme di satuan pendidikan madrasah. Ditargetkan efektif berlaku pada tahun ajaran 2020/2021.
“Kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar Tahun Pelajaran 2019/2020. Terkait KI-KD yg membahas tentang Pemerintahan Islam (Khilafah) dan Jihad yg tercantum dalamKMA 165 Tahun 2014 dinyatakan tak berlaku dan telah diperbarui dalamKMA 183 Tahun 2019. Maka implementasi KI-KD dalam pembelajaran dan penilaian hasil belajar TahunPelajaran 2019/2020 mengacu pada Kl-KD yg tercantum dalamKMA 183 Tahun 2019,” tulis surat yg diterbitkan pada 4 Desember 2019.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa pihaknya tak menghapus konten ajaran khilafah dan jihad, melainkan diperbaiki.
“Saya perlu menyampaikan bahwa konten khilafah dan jihad tak dihapus sepenuhnya dalam buku yg mau diterbitkan. Makna khilafah dan jihad mau diberi perspektif yg lebih produktif dan kontekstual,” kata Kamaruddin lewat pesan singkat, Minggu (8/12)