Rais ‘Aam PBNU: Situasi Beragama Saat Ini Sudah Masuk Tahap Kritis & Darurat

– Situasi beragama hari ini telah dapat dianggap telah memasuki tahap kritis dan darurat. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar di khutbah iftitah Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al-Muhajirin II, Cisereuh, Kabupaten Purwakarta, Jumat, 20 September 2019.

Maka dari itu, Kiai
Miftachul mengajak segenap pengurus NU buat melakukan pendekatan khusus terhadap
kelompok radikal.

“Kita telah masuk
darurat terorisme, intoleransi, radikalisme, ekstremisme. Kita perlu membina
mereka sebab dakwah NU memang bersifat pembinaan,” kata Kiai Miftach,
dikutip dari situs resmi NU, Jumat, 20 September 2019.

Selain itu, Kiai
Miftach juga mengajak pengurus NU buat menyegarkan kembali semangat
keorganisasian menjelang satu abad NU. Ia sempat menyinggung pengikisan
pemahaman atas Nahdlatul Ulama.

Baca Juga:  Jelang Natal dan Tahun Baru, Ketua Ansor Sulsel; Keragaman Itu Rahmat yg Harus Dijaga

“Erosi pemahaman
atas nahdlatul ulama perlu diperhatikan buat mengembalikan pemahaman tersebut
menjelang satu abad NU. Sebagaimana setiap abad ada keguncangan-keguncangan
sebab ada pembaruan,” ujarnya.

NU, kata Kiai Miftach,
perlu mempersiapkan dan menguatkan diri buat mengatasi darurat tersebut. Tanpa
ada persiapan yg matang, maka tak mustahil pengikisan atas pemahaman NU
dapat terjadi.

“Kita harus
mempersiapkan darurat tersebut. Kita perlu mengonsep kembali dan mendesain
ulang potensi NU yg luar biasa. Saya yakin NU mau langgeng hingga hari
akhir,” terangnya.

Kiai Miftach sempat
menyatakan rasa bahagianya atas situasi rapat pleno PBNU yg cukup semarak di
Purwakarta. Ia menyatakan mau senang sekali kalau Muktamar NU 2020 dapat
diselenggarakan di Purwakarta sebab hangantnya sambutan Nahdliyin Jawa Barat.

Baca Juga:  Mengapa Islam Sering Disalahpahami? Ini Jawaban Rais Aam PBNU Kiai Miftach

“Ini situasinya
telah situasi muktamar. Tetapi kita perlu menyapa daerah lain juga. Pimpinan
kita dulu itu sangat mengerti daerah mana yg harus disapa,” ungkapnya.

Hal senada juga sempat
diutarakan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj. Menurutnya, pencabutan legalitas
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak menghentikan kampanye khilafah. Menurutnya,
pemerintah perlu melakukan upaya serius dalam penanganan problem ideologi
transnasional.

“HTI perlu
ditolak, tetapi orangnya jangan dimusuhi. Orangnya dirangkul buat masuk NU
kalau mereka mau,” kata Kiai Said.





Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.