PeciHitam.org – Kesaktian Pancasila sering didengungkan sebagai bukti keteguhan falsafah negara ini dalam menghadapi upaya ancaman penggantian ideologi negara. Padahal Pancasila sakti bukan sebab ia mampu menolak berbagai ideologi yg mengancam, tetapi kesaktian Pancasila ini sebab ia menjadi bagian integral yg telah melindungi keragaman dan sesuai dgn identitas bangsa, sehingga ideologi lain seperti Komunisme ataupun Khilafah menjadi tertolak.

Ideologi seperti Komunisme yg pada mulanya mau memperjuangkan kelompok proletar dan kaum tertindas direduksi menjadi ideologi keras yg bertentangan dgn Pancasila yg berketuhanan. Begitu pula Khilafah sebagai model kepemimpinan dalam Islam yg menerapkan Syariah direduksi menjadi ideologi kekuasaan yg mau memberangus keragaman dan kebinnekaan yg bertentangan dgn Pancasila.

Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. R. Siti Zuhro, MA, Ph.D, mengatakan bahwa bila mau Pancasila membumi maka bangsa ini memerlukan panutan-panutan yg dicerminkan oleh para tokoh elit nasional hinga tokoh-tokoh di daerah.

“Karena tak mungkin Indonesia dibangun tanpa Pancasila. Karakter Pancasila itu ialah karakter kita, nafas kita, roh kita, ideologi kita. Kalau itu ditinggalkan, ya kita mau membangun nilai-nilai baru yg tak jelas itu, sehingga masuklah infiltrasi ideologi-ideologi lain yg menjanbilan seolah-olah mau menjadikan Indonesia lebih baik, baik itu nanti Islam yg tadi disebut Khilafah maupun Komunisme, yg telah jelas-jelas komunisme ialah kita larang,” ujar Prof. R. Siti Zuhro, MA, Ph.D, di Jakarta, Rabu 25 September 2019, seperti dikutip dari keterangan pers Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Lebih lanjut, Siti Zuhro mengatakan bahwa tidaklah perlu kita menyebut-nyebut, ‘saya Pancasila, saya Indonesia’. Tetapi yg diperlukan ialah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia ini dapat menghayati, mengimplementasi dan mengkongkretkan Pancasila itu dalam kehidupan dan keseharian kita.

“Itulah nilai-nilai lokal yg harus kita kedepankan kembali, sebab tak ada bangsa yg besar tanpa mengedepankan nilai-nilainya sendiri. Karena kita orang Indonesia dgn Pancasila, dgn Bhinneka Tunggal Ika kita, dgn keyakinan pada NKRI dan mengacu pada konstitusi yg disebut dgn Undang-Undang Dasar 1945.” tutur peraih gelar Doktoral Ilmu Politik dari Curtin University Australia ini.

Agar para generasi muda yg masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah ini tak mudah tersusupi paham-paham seperti khilafah ataupun Komunisme, wanita yg biasa disapa Wiwieq itu mengatakan, sejatinya lembaga-lembaga pendidikan juga berkewajiban menyampaikan kepada anak didiknya bahwa Indonesia memiliki konsensus dasar yg sangat wajib dan tak dapat ditawar-tawar lagi yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Yang mana empat konsensus tersebut sangat wajib diikuti dan dipatuhi dan tak dapat ditawar lagi.

Sehingga para pendidik pun juga tak hanya sekadar mengajarkan atau mengatakan, ‘Ada bahaya, Islam radikal , ada PKI atau komunis, bahaya komunis dan sebagainya’. Karena siapa pun yg menjadi warga negara Indonesia, maka dia wajib menerima itu.

“Sehingga sebagai warga negara kita punya ownership, kita punya rasa memiliki sebagai warga negara. Kita punya hak dan kewajiban,” ujar wanita kelahiran Blitar, 7 November 1958 tersebut.

Oleh sebab itu menurutnya, ketika ada transfer pengetahuan seperti itu, harus disampaikan bahwa tak ada ideologi lain selain Pancasila buat warga negara Indonesia. Dan hal tersebut sebetulnya harus diemban para tenaga pendidik dgn memadai, dgn penuh tanggung jawab moral.

“Tidak hanya oleh para pengajar tetapi juga oleh para pengurus lembaga negara juga. Mau tak mau mereka harus mengemban itu. Karena mereka ini ialah role model, panutan. Role model itu panutan yg patut dijadikan acuan bagi warga masyarakat buat dicontoh dan diteladani,” kata peraih MIPI Awards 2014 kategori Ilmuwan Pemerintahan itu.

Tak hanya itu, menurutnya bila ada yg menyebarkan ideologi keras itu telah masuk ranah pidana. Karena hal itu dilarang secara hukum. “Karena ini merongrong bangsa kita, merongrong kedaulatan negara kita. Siapa pun itu, tanpa pandang bulu harus diberikan penalti setimpal. Karena sebenarnya itu telah masuk kategori makar meskipun tak harus pakai bala tentara dan persenjataan yg luar biasa,” kata peraih Satyalancana Karya Satya X tahun 1999 dan XX tahun 2009 itu.

Untuk itu, alumni Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember ini mengingatkan kepada semua masyarakat di semua lapisan baik yg bawah, menengah maupun atas itu buat betul-betul mampu memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai upaya buat membentengi diri dan lingkungan sekitarnya supaya tak mudah terpengaruh ideologi lain.

“Akhirnya, yg kita butuhkan lagi ialah munculnya sosok-sosok yg dapat meneladani nilai-nilai Pancasila. Kita berharap sekali munculnya teladan-teladan dari semua tokoh-tokoh elite, pemuka agama, pemuka adat, lalu elite nasional, elite regional, elite lokal dan seterusnya. Jadi bukan hanya seruan yg klise. Kalau mereka semua dapat merefleksikan Pancasila, maka ideologi-ideologi seperti Khilafah dan Komunisme mau tertolak dgn sendirinya.” ujarnya mengakhiri.