– Soal wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS, Pemerintah RI telah memutuskan buat tak mau memulangkan mereka kembali ke Tanah Air.

Hal itu diputuskan pemerintah berdasarkan hasil rapat sejumlah menteri dgn Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 11 Februari 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Pemerintah tak ada rencana memulangkan teroris. Tidak mau memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia,” kata Menko Polhukam Mahfud Md, dikutip dari Detikcom, Selasa, 11 Februari 2020.

Sekitar 689 WNI eks ISIS di Suriah dan Turki, kata Mahfud, merupakan teroris lintas batas atau FTF.

“Hasil rapat menygkut teroris lintas batas, FTF, itu keputusan rapat kabinet tadi, pertama, apakah teroris yg ada di luar negeri ini jumlahnya 689 per hari ini warga negara Indonesia di Suriah, Turki, terlibat FTF itu mau dipulangkan apa tidak,” ujarnya.

Mahfud menerangkan, berdasarkan hasil rapat dgn Presiden Jokowi, pemerintah tak mau memulangkan WNI yg terlibat jaringan teroris.

“Pemerintah tak mau mereka menjadi ‘virus’ bagi warga Indonesia,” ungkapnya.

“Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia sebab kalau FTF pulang itu dapat menjadi virus baru yg membuat rakyat yg 267 juta merasa tak aman,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, sebelum melakukan pertemuan dgn Presiden Jokowi, pemerintah telah menggelar rapat di Kantor Kemenko Polhukam, buat membicarakan nasib 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yg terlantar di Suriah.

Rapat yg digelar pada Selasa, 11 Februari 2020, tersebut dihadiri sejumlah menteri antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

Dalam rapat itu, sikap Presiden Jokowi yg menolak memulangkan para WNI eks ISIS menjadi dasar pertimbangan para menteri.