– Ada tiga alasan mengapa rakyat Surabaya ketika masa perang melawan sekutu dapat begitu gigih dan sangat berani. Pertama, rakyat telah memiliki senjata hasil rampasan dari Jepang dan kemudian mereka dilatih menembak oleh Polisi Istimewa.
Kedua, semangat arek-arek Surabaya memang menyala-nyala dan hampir di seluruh Surabaya itu melakukan perlawanan. Sehingga, itu menjadi kekuatan yg luar biasa.
Ketiga, yaitu sebab adanya fatwa jihad yg memperkuat semangat berjuang para arek-arek Surabaya. Kebanyakan dari pejuang kala itu beragama Islam. Pendapat itu disampaikan sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya Aminuddin Kasdi ketika berbincang dgn Republika.co.id.
Fatwa jihad itulah yg menurut Aminuddin kemudian menjadi salah satu tolak ukur mengapa perjuangan arek-arek Surabaya dapat begitu lama dan juga menyeluruh di seluruh kota dan sekitarnya tanpa ada pimpinan tertinggi.
“Di situ tak ada komandan tertinggi, mereka bergotong royong. Bahkan Bung Tomo memberikan komando diterima saja oleh berbagai pihak. Padahal Bung Tomo bukan seorang pejabat, tapi dia memang bersuara lantang dan pengabdiannya itu sepenuhnya kepada RI ini,” ujar Aminuddin.
Berbicara soal fatwa jihad, erat kaitannya dgn Resolusi Jihad yg dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada 22 Oktober 1945. Resolusi yg dihasilkan dari rapat selama dua hari dalam pertemuan konsul NU se-Jawa-Madura di Hof Bestuur (Kantor Pusat) NU.
Gedung tersebut terletak di Jalan Bubutan VI No 2, Surabaya, Jawa Timur. Hingga kini, gedung itu masih ada dan masih belum berubah bentuk pada bangunan induknya. Ada tambahan tiga lantai di bagian belakang gedung yg kini menjadi kantor Pengurus Cabang NU (PCNU) Kota Surabaya itu.
Sang Ketua PCNU Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri menjelaskan, pada era revolusi, kantornya itu menjadi markas perjuangan bagi para ulama. Termasuk menjadi tempat merumuskan resolusi jihad.
“Resolusi jihad itu intinya dua. Pertama, seruan kepada pemerintah buat menyatakan sikap yg tegas terhadap sekutu. Kedua, supaya mengumumkan perang atau jihad perlawanan fisik kepada mereka,” jelas Muhibbin di biliknya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jumat (3/11) pagi.
Menurutnya, banyak orang yg salah mengira dan menganggap resolusi jihad itu sama dgn fatwa jihad. Resolusi jihad, kata Muhibbin, berbeda dgn fatwa jihad. Resolusi jihad bukan berisi fatwa jihad di dalamnya.
“Resolusi itu kan tuntutan, desakan kepada pemerintah waktu itu. Sedangkan fatwa itu mengikat kepada umat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, resolusi jihad itu merupakan desakkan dari konsul NU se-Jawa-Maruda kepada pemerintahan Soekarno buat bersikap tegas. Kala itu, pemerintah agak bimbang sebab yg mereka hadapi itu ialah Inggris dan sekutunya yg menjadi pemenang pada perang dunia kedua.
Kalau fatwa jihad, fatwa yg dikeluarkan oleh KH Hasyim Al Asy’ari, itu buat memberikan resonansi yg luar biasa kepada kekuatan sipil alias rakyat buat bergerak. Karena bila ulama mengatakan hukumnya wajib, kalau tak dilakukan mau berdosa.
Fatwa Jihad Hukumnya Fardu Ain
Muhibbin menuturkan, isi fatwa jihad ada tiga, yaitu fardu ain atau wajib hukumnya bagi Muslim yg berada di dalam radius sekitar 90 kilomenter, siapa pun itu baik lelaki maupun perempuan, buat melakukan perlawanan fisik melawan penjajah. Kedua, apabila mati dalam pertempuran, maka matinya ialah mati syahid.
“Ketiga, siapa pun yg menjadi antek atau bekerja sama dgn sekutu, wajib hukumnya dibunuh. Fatwa jihad itu dikeluarkan di Tebuireng, Jombang, yg kemudian dibawa ke Surabaya dan dibacakan pada rapat yg menghasilkan resolusi jihad,” terang Muhibbin.
Usai dikeluarkan, fatwa jihad itu kemudian menimbulkan hirah spiritual atau keagamaan yg sangat besar. Motif perjuangan kebanyakan rakyat Surabaya kala itu ialah motif agama, membela Tanah Air yg menjadi bagian dari keimanan.
“Demikianlah sehingga terjadi pergolakan-pergolakan fisik di tingkat lokal. Peristiwa 10 November itu bukan merupakan pertempuran tunggal, tapi didahului oleh suatu gerakan massa yg didorong oleh fatwa jihad itu,” kata dia.
Bahkan, Muhibbin menilai, peran fatwa dan resolusi jihad itu, kata Muhibbin, begitu besar. Sampai-sampai menurutnya, tanpa adanya kedua hal itu, tak mau pernah terjadi sejarah 10 November. Tentara Indonesia kala itu masih sangat muda usianya. Kekuatan militer belum terkonsolidasi dgn baik.
“Bagaimana mau menghadapi sekutu pemenang perang dunia kedua? Karena itu Bung Karno, dia menemukan satu kunci, yaitu harus rakyat yg bergerak secara masif. Dia juga tahu, tak mungkin pemimpin-pemimpin politik dapat menggerakan massa sebesar yg diperlukan buat melawan kekuatan AFNEI,” terang dia.
Bung Karno, kata Muhibbin, kemudian menemui KH Hasyim Al Asy’ari buat bertanya bagaimana cara buat menghadapi sekutu. Bagaimana perspektif agama atau fatwanya buat melakukan perjuangan dan berharap fatwa itu kemudian memberikan resonansi yg besar.
“Yang kemudian ternyata betul itu (fatwa jihad) menggerakan kekuatan rakyat yg masif itu,” kata dia.
Kemudian, sejak 1956, kantor pusat NU pindah ke Jakarta. Sejak ketika itu pula tempat yg menjadi cagar budaya klasfikasi A itu dijadikan kantor PCNU Kota Surabaya. Lokasinya kini tak jauh dari makam Bung Tomo di Gubeng.
Selain menjadi pusat kegiatan administratif perkantoran dalam mengurus kinerja NU di Kota Surabaya, gedung itu juga dijadikan salah satu destinasi wisata sejarah. Di sana juga telah dibangun prasasti atau monumen resolusi jihad di sisi luar bangunan.
“Pelajar dan masyarakat umum dapat mengikuti dinamika perjuangan di mana NU terlibat dgn mendatangi kantor itu. Di sana juga kerap digunakan buat sekolah kebangsaan,” jelas Muhibbin
Melalui Dinas Pariwisata dan Pendidikan, anak-anak sekolah negeri di Surabaya melakukan pendidikan kebangsaan di sana. Kegiatan itu rutin dilakukan. Mereka berkumpul di sana buat kemudian bersama para veteran belajar kebangsaan di bagian aula, aula yg digunakan buat rapat yg menghasilkan keputusan resolusi jihad.
Sumber: Republika.co.id