– Larangan menggunakan Cadar buat masuk instansi pemerintah rencananya mau dikeluuarkan Menteri Agama Fachrul Razi.

Hal itu, kata
Fachrul Razi, buat alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam
Wiranto.

Fachrul
mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin
direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

Menanggapi hal tersebut, Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Asrorun Niam tak sepakat dgn aturan larangan tersebut.

Menurutnya, faktor keamanan tak cukup menjadi pembenaran buat melakukan pelarangan penggunaan cadar seperti yg diwacanakan oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

“Penyelesaian
masalah itu harus berakar dari pemahaman masalah secara utuh, tak dapat
generalisir. Pertimbangan keamanan semata tak cukup menjadi faktor pembenaran
buat melakukan apa saja. Harus ada koridornya,” ujar Asrorun, dikutip
dari Tempo, Jumat, 1 November
2019.

Asrorun mengatakan, maksud baik harus dilakukan dgn cara yg baik
juga. Dirinya dapat memahami spirit
dari wacana yg disampaikan oleh Menag Fachrul Razi.

Menurutnya, pelarangan penggunaan niqab atau cadar di kawasan lembaga dan instansi
pemerintah juga bukanlah jalan keluar buat penanganan terorisme dan
radikalisme.

“Harus
dilakukan penguraian masalah sebelum melakukan penanganan supaya tepat sasaran,
jangan hanya sekedar penyederhanaan masalah,” ujar Asrorun.

Bisa saja,
kata dia, kasus radikalisme terjadi sebab kesalahan cara
pandang agama, ada kalanya juga sebab faktor ekonomi dan faktor politik. Jadi,
kata dia, tak dapat menyederhanakan permasalahan hanya dgn pelarangan cadar
atau menggunakan celana cingkrang.

Menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini, penggunaan burka, cadar atau celana cingkrang ialah
persoalan aksesori yg tak dapat distigmakan dan diasosiasikan sebagai
terorisme atau radikalisme.

“Apalagi sebab ketiga
hal tersebut memiliki basis keagamaan,” pungkasnya.